Kehidupan manusia dan satwa sejatinya tidak dapat dikatakan selalu harmonis meskipun kehidpuan keduanya selalu berdampingan. Konflik yang melibatkan manusia dan satwa kerap terjadi, baik itu disebabkan oleh faktor perburuan, faktor ekonomis, hingga persoalan satwa yang memasuki wilayah permukiman masyarakat. Berbagai upaya untuk mengurangi angka perburuan atau penangkapan satwa sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun kelompok pemerhati satwa, terutama terhadap hewan-hewan yang tergolong dilindungi.


Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak memiliki kekayaan fauna, salah satunya di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Namun seiring dengan luasnya aktivitas manusia yang merambah habitat dari hewan-hewan tersebut, eksistensi mereka pun lambat laun mulai terancam. WWF dalam laporannya mencatat bahwa pada 25 tahun terakhir, sekitar 70 persen habitat dari gajah sumatera telah rusak, yang berakibat pada berkurangnya setengah dari populasi gajah itu sendiri (WWF, 2016). Apabila hal ini terus dibiarkan terjadi, bukan hanya gajah, namun setiap hewan yang menempati habitat yang sama akan berada di ambang kepunahan.


Dulu, alam bagi manusia dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Alam, yang meliputi hutan, sungai, laut, maupun lahan gambut, dianggap telah memberikan segalanya yang dibutuhkan manusia. Oleh karena itu, manusia pun merasa memiliki hutang budi terhadap alam sehingga hubungan antara manusia dan alam pun terasa begitu erat. Akan tetapi, mengarah pada teori yang diungkapkan oleh Robert Malthus , bahwa pertumbuhan manusia meningkat berdasarkan deret ukur (disimbolkan dengan 1,2,4,8), sementara pertumbuhan sumber daya pangan meningkat berdasarkan deret hitung (disimbolkan dengan 1,2,3,4). Teori dari Malthus ini mengingatkan kepada setiap manusia di masa depan bahwa mereka akan mengalami permasalahan terkait kecukupan pangan. Kenyataan ini memiliki peluang besar untuk mendorong manusia melakukan ekspansi terhadap habitat satwa liar demi mencukupi kebutuhan hidupnya.


Selama ini, berbicara tentang upaya perlindungan satwa yang hidup di kawasan gambut, barangkali titik perhatian kita akan lebih banyak mengarah pada studi yang berkaitan tentang kehutanan, biologi, atau ilmu alam lainnya. Padahal apabila kita melihat lebih jauh pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut, kita dapat menemukan bahwa ada peran penting dari segi sosial dan budaya dalam mitigasi konflik antara satwa dan manusia. Sistem kepercayaan terkait satwa yang dibangun oleh tetua masyarakat itu terus hidup, berkembang, dan diwariskan melalui mitologi-mitologi. Mitologi itu yang kemudian menanamkan perasaan pada masyarakat, bahwa beberapa jenis satwa memiliki sisi magis tersendiri. Mengganggu atau mengusik keberadaan mereka, berarti bersiap untuk menerima segala malapetaka.


Bukti kepercayaan masyarakat yang mengkuduskan beberapa jenis satwa dapat diidentifikasi dari adanya panggilan-panggilan “keramat” yang ditujukan terhadap satwa-satwa tertentu. Misalkan di daerah perairan di Kabupaten Banyuasin atau Kabupaten OKI, pada umumnya masyarakat memanggil gajah dengan sebutan “Mbah”. Kata “Mbah” sedianya berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “Kakek”. Selain gajah yang memiliki nama panggilan khusus, ada juga buaya yang dipanggil sebagai “Buyut”. Kata “Buyut” sendiri sebenarnya merujuk pada sebutan untuk orangtua dari kakek atau nenek. Sementara itu, khususnya di daerah daratan, terdapat harimau yang memiliki julukan sebagai “Puyang atau Poyang”. Sebutan “Puyang” kurang lebih memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan panggilan untuk gajah dan buaya sebelumnya, yakni merujuk pada panggilan untuk nenek moyang atau leluhur.


(S), salah seorang warga yang tinggal di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menuturkan jawabannya atas pertanyaan mengapa di daerah gambut hampir jarang ditemukan adanya pemburu, meskipun diketahui hidup berbagai jenis satwa liar disana. Menurutnya, hewan-hewan seperti gajah atau buaya sudah dipandang sebagai makhluk yang sakral oleh masyarakat. Adapun peristiwa-peristiwa jatuhnya korban manusia oleh dua hewan tersebut seringkali dikaitkan dengan perilaku korban yang sebelumnya mengusik ketenangan mereka terlebih dahulu. Hal ini tentu semakin memperkuat kepercayaan masyarakat sekitar bahwa pantang hukumnya untuk mengganggu atau sekedar memiliki niatan buruk terhadap hewan-hewan tersebut.


Menelaah secara hukum logika, tentu tidak akan cukup untuk menjawab kebenaran atas mitologi-mitologi terkait satwa yang hidup di masyarakat. Namun sisi baiknya, keengganan masyarakat untuk mengusik keberadaan beberapa satwa tertentu akibat mitos yang melekat pada diri mereka, secara tidak langsung turut andil dalam upaya mitigasi konflik satwa dan manusia serta sebagai upaya melestarikan habitat satwa-satwa tersebut. Meskipun demikian, dengan semakin derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi serta informasi, generasi muda yang akan datang belum tentu juga masih memegang kepercayaan yang sama. Belum lagi, tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan tempat tinggal di masa mendatang, bisa saja memaksa manusia untuk melakukan berbagai cara, salah satunya mengorbankan habitat dari para satwa.


Pada akhirnya, kesadaran untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi dan mencegah konflik antara satwa dan manusia, bukan hanya didorong dari perasaan ketakutan atau kekhawatiran diri apabila mengusik ketenangan satwa tersebut. Melainkan, perlu juga ditambahkan kesadaran, bahwa sejatinya pada setiap diri makhluk yang bernyawa, terdapat hak untuk hidup dengan tenang dan tercukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang diberikan kecerdasan akal, baiknya manusia dapat lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam yang ada; dengan memanfaatkan secukupnya, dan tidak sama sekali merusaknya.

Author: Andre Prasetyo


  • membaca_mitologi_sebagai_upaya_mitigasi_konflik_satwa_dan_manusia_di_kawasan_gambut_sumatera_selatan.txt
  • Last modified: 2022/08/23 08:17
  • by Andre Prasetyo