landuse_dan_pemangku_kepentingan

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut mencapai lebih dari 1,2 juta hektar yang tersebar pada berbagai status status fungsi kawasan. Kondisi lahan gambut di Sumatera Selatan sebagian besar telah mengalami degradasi berat. Tutupan lahan gambut didominasi oleh semak belukar rawa, semak belukar, hutan tanaman dan perkebunan. Penggunaan lahan gambut berupa hutan produksi dan hutan konservasi. Penggunaan lahan pada kawasan hutan produksi sebagian besar berupa Hutan Tanaman Industri (HTI). Penggunaan lahan gambut non hutan sebagian besar berupa perkebunan kelapa sawit dan pertanian campuran

Pemerintah dan swasta merupakan pemangku kepentingan utama dalampengelolaan lahan gambut di Sumatera Selatan. Pemerintah yang diwakili oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengelola kawasan hutan negara, baik hutan produksi maupun konservasi. KPH Lempuing-Mesuji, KPH Sungai Lumpur-Riding, KPH Lakitan-Bukit Cogong dan KPH Lalan Mendis merupakan pemangku kawasan hutan di lahan gambut. Sebagian kawasan hutan negara dikelola oleh pihak swasta dengan mekanisme IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE. Terdapat dua izin IUPHHK-RE di Sumsel, yaitu PT. GAL dan PT. KEN. Lahan gambut di kawasan budidaya dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat dengan budidaya pertanian campuran

  • landuse_dan_pemangku_kepentingan.txt
  • Last modified: 2021/11/26 02:50
  • by Yusi Septriandi